Advertisement

Senin, 15 Juli 2019

MULTI SERVIICE / TOKO KOMPUTER / TOKO ACCESORIES HANDPHONE


SERVICE KEY / PERBAIKAN KUNCI / TERIMA PANGGILAN KUNCI / DUPLIKAT KUNCI

Dedenyus Key
melayani ;
Service / perbaikan macam-macam kunci,
KUNCI pintu rumah, mobil, motor, brankas, p kabinet,lemari, dll.
- bisa dipanggil ketempat siang malam,
- duplikat kunci pakai mesin semenit beres,
- area panggilan kunci Bandung, Cimahi, Bandung kab,
BAHAN KUNCI APAPUN ADA (ready)
Alamat Mangkal(kios);
Jln.Mohammad Toha (depan no.170)BANDUNG
Tlp / Wa : 0859 7446 3555

Rabu, 06 Februari 2019

TKN Nilai Tema Infrastruktur di Debat Pilpres Bisa Untungkan Jokowi

TKN Nilai Tema Infrastruktur di Debat Pilpres Bisa Untungkan Jokowi

 Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menegaskan, capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi siap untuk menjawab sederet pertanyaan terkait isu infrastruktur pada debat pilpres 17 Februari 2019.
"Saya kira justru kalau pertanyaan soal infrastruktur kepada Pak Jokowi itu bisa menjadi kekuatan yang menguntungkan buat kami untuk bisa menjelaskan lebih detail lebih memiliki nilai kemanfaatannya buat rakyat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.

    Ace mengatakan, Jokowi juga siap menjawab persoalan infrastruktur yang dikaitkan dengan jumlah utang Indonesia. Pertanyaan tersebut bisa membuat Jokowi membeberkan keunggulan dan penjelasan secara rinci.
    "Karena di situlah kami bisa menjelaskan secara gamblang itu keunggulan-keunggulan dan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama satu periode," ungkap dia.
    Politikus Partai Golkar ini menegaskan, jumlah utang Indonesia masih di bawah ketentuan batas dalam undang-undang. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
    "Seharusnya sih tidak dipersoalkan. Karena kita tahu bahwa utang, yang ada di pemerintahan ini masih dalam batas yang sangat wajar bahkan jauh di bawah PDB yang persyaratkan oleh Undang-Undang yaitu 29,9 persen sementara Undang-Undangnya kan 60 persen dari PDB," ucap dia.
    Terlebih, tambah Ace, dengan pembangunan infrastruktur, masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menggunakan transportasi. Perekonomian pun menjadi lebih mudah.
    "Saya kira tidak ada pelaku ekonomi yang mengharapkan infrastrukturnya rusak. Pasti mereka mengharapkan infrastrukturnya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya begitu," tandas Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.
    2 dari 3 halaman

    Angkat Pengembangan SDM

    Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi salah satu topik yang dibahas mendalam oleh calon presiden nomor urut 01, Jokowi dalam debat putaran kedua Pilpres 2019 pada 17 Februari mendatang.
    Di putaran kedua, tema yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah masalah lingkungan, energi, pangan, dan infrastruktur.
    Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, tema itu merupakan keseharian Jokowi selama menjabat sebagai presiden.
    Sehingga, Jokowi akan menyampaikan semua dasar-dasar pembangunan yang sudah diletakkannya.
    "Dan utamanya ke depan bagaimana yang akan dilakukan dalam meletakkan pembangunan sumber daya manusia. Ini akan dibahas," ucap Hasto melalui sebuah pernyataan tertulis, Rabu (6/2/2019).
    Pengembangan SDM ini adalah urat nadi utama dalam aspek-aspek strategis terkait dengan kebijakan energi, lingkungan, pangan serta infrastruktur. Kolaborasi infrastruktur dasar dan SDM handal akan semakin memajukan Indonesia ke depan.
    Hasto menyatakan, tentunya ada target baru yang ditetapkan dalam strategi debat dari hasil evaluasi debat pertama. Namun, semua akan berinti pada penampilan debat yang menyampaikan gagasan dengan baik.
    "Jadi tetap muaranya adalah memberikan gagasan yang terbaik, sesuai dengan tema di dalam debat," tukas Hasto.

    KPK: Tuntutan 8 Tahun Penjara Sesuai Sikap Eni Saragih

    KPK: Tuntutan 8 Tahun Penjara Sesuai Sikap Eni Saragih

     Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai tuntutan 8 tahun penjara terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sesuai dengan sikap kooperatif politikus Golkar tersebut.
    "Kalau dilihat pasal yang dikenakan terhadap Eni Saragih itu ancaman pidananya seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Ketika dituntut 8 tahun itu artinya kurang dari setengah tuntutan maksimal," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.

    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu menuntut Eni Saragih 8 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima menerima Rp 10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.
    "Tuntutan-tuntutan yang lebih ringan ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sikap kooperatif yang dilakukan karena kalau mau dituntut maksimal kan bisa 15 tahun atau bahkan sampai 20 tahun," ucap Febri.
    Selain bersikap kooperatif, kata Febri, Eni Saragih juga telah mengembalikan uang selama proses penanganan perkara.
    "Ada faktor-faktor yang meringankan mengembalikan uang dan juga bersikap kooperatif selama proses penanganan perkara itu dihitung sebagai faktor yang meringankan," kata Febri seperti dilansir Antara.
    2 dari 2 halaman

    Tolak Justice Collaborator

    Sementara itu soal Eni yang mengaku kecewa karena tidak diberiksan status Justice collaborator (JC), Febri mengatakan bahwa salah satu syarat menjadi JC adalah bukan pelaku utama. 
    "Menjadi JC memang tidak mudah ketika kami analisis bahwa salah satu syarat JC adalah yang bersangkutan bukan pelaku utama dan itu tidak terpenuhi menurut KPK. Kita belum tahu nanti hakim bagaimana pendapatnya, hakim tentu punya kewenangan juga untuk menilai hal tersebut," ucap Febri.
    Namun, kata dia, pelaku utama pun bisa juga lebih dari satu orang yang mempunyai peran yang sama-sama signifikan dalam sebuah kasus korupsi.
    "Pertanyaan sederhananya kalau misalnya KPK memandang Eni pelaku utama, apakah tidak ada pelaku yang lain. Pelaku utama itu bisa satu orang bisa dua orang bisa beberapa orang yang punya peran yang sama-sama signifikan dalam sebuah kasus korupsi," ujarnya. 
    Oleh karena itu, ucap dia, jika ditemukan bukti yang cukup maka KPK bisa saja  menyatakan bahwa Eni bukan orang terakhir yang diproses dalam kasus tersebut. 
    "Karena kami juga masih mengembangkan terhadap pelaku-pelaku yang lain," kata dia.

    Minggu, 03 Februari 2019

    Timses: Jokowi Bukan Menyerang, Hanya Memberikan Pendidikan Politik

    Timses: Jokowi Bukan Menyerang, Hanya Memberikan Pendidikan Politik

     Saat bertemu dengan para relawannya di Jawa Tengah, Minggu 3 Februari 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menyindir soal serangan-serangan yang dilancarkan lawannya.
    Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, menilai apa yang dilakukan Jokowi bukan bertujuan untuk menyerang rivalnya, Prabowo Subianto.

      "Pak Jokowi tidak ofensif. Pak Jokowi hanya melakukan pendidikan politik kepada rakyat," ucap Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni kepada Liputan6.com, Senin (4/2/2019).
      Dia menuturkan, apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, adalah agar rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang optimistis dan pesimistis.
      "Mana pemimpin yang grasa-grusu ketika menerima informasi, mana pemimpin yang tertata dan tidak emosional," ungkap Raja.
      Dia menuturkan, Jokowi tentu saja suka dengan kompetisi demokrasi. Tapi jangan menggunakan nafsu dan ambisi politik, dengan melempar data-data yang salah, bahkan berbohong.
      "Sekali lagi, Pak Jokowi hanya sedang melakukan pendidikan politik, agar hati-hati memilih pemimpin yang mengumbar retorika tapi tidak bisa kerja," pungkasnya.
      Sebelumnya, saat menyambangi Koalisi Alumni Diponegoro, Jokowi memberikan pesan kepada para alumni yang merupakan kaum intelektual ini, untuk bisa melawan hoaks.
      "Saya berhadapan dengan intelektual-intelektual yang bisa kita harapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan sampai kita biarkan hoaks ini merajalela sampai ke desa-desa, sangat berbahaya sekali," kata Jokowi di hadapan koalisi Alumni.
      Dia memberikan contoh beberapa isu hoaks yang merajalela jelang Pilpres, mulai dari 7 kontainer sudah dicoblos, hingga selang darah dipakai 40 kali di rumah sakit.
      "Saya berikan contoh, katanya ada 7 kontainer yang sudah dicoblos. 7 Kontainer itu kalau saya hitung 80 juta kertasnya (surat suara). Begitu dijawab diam," kata Jokowi.
      "Besoknya keluar lagi selang darah dipakai sampai 40 kali. Dijawab lagi dari RSCM, diam," lanjut Jokowi.
      2 dari 3 halaman

      Singgung Ratna Sarumpaet

      Tidak hanya itu, Jokowi juga mengungkit terkait kasus hoaks yang menjerat Ratna Sarumpaet. Dia mengatakan Ratna sebagai pihak yang sudah dikenalnya adalah orang yang jujur dan berani. Karena itu, Jokowi pun mengacungkan jempol kepada Ratna.
      "Sehingga waktu terakhir sudah ramai, beliau sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya, saya acungi jempol pada Mba Ratna Sarumpaet ngomong apa adanya," ungkap Jokowi.
      Dia mengatakan yang tidak benar adalah yang memberikan informasi bahwa Ratna babak belur lantaran dipukuli dan dianiaya. "Itu enggak benar. Itu maunya apa sih? Maunya sebetulnya apa? Nuduh kita kriminalisasi, itu saja sebetulnya arahnya," kata Jokowi.
      Jokowi pun yakin masyarakat kini sudah cerdas. Dan tidak bisa termakan hoaks. "Tapi masyarakat sekarang ini cerdas dan masyarakat pintar-pintar. Dipikir masyarakat masih bodoh-bodoh," tegas Jokowi.

      Gunung Anak Krakatau Masih Menggeliat, Warga Dilarang Mendekat hingga Radius 5 Km

      Gunung Anak Krakatau Masih Menggeliat, Warga Dilarang Mendekat hingga Radius 5 Km

      Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sepanjang Minggu 3 Februari 2019 hingga Senin dini hari, mengalami satu kali kegempaan vulkanik dalam.
      Seperti dikutip dari Antara, dari Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau periode pengamatan 3 Februari 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, menunjukkan aktivitas kegempaan vulkanik dalam satu kali, amplitudo 5 mm, S-P 2,6 detik, durasi 15 detik.

        Visual gunung jelas hingga kabut 0-III. Sementara asap kawah tidak ada.
        Gunung api di dalam laut dengan ketinggian 110 meter dari permukaan laut (mdpl) ini, sepanjang pengamatan itu, kondisi cuaca cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah timur. Suhu udara 25-30 derajat selsius, kelembapan udara 0-78 persen, dan tekanan udara 0-0 mmHg.
        Kesimpulan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau Level III (Siaga), sehingga direkomendasikan masyarakat/wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 5 kilometer dari kawah.
        2 dari 3 halaman

        Menyusut

        Tinggi Gunung Anak Krakatau menyusut dari 338 meter menjadi 110 meter akibat terjadi longsor di dalam laut.
        Hal ini diketahui dari video yang diunggah oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.
        Pada video yang diambil dari atas helikopter itu, terlihat perubahan pada tubuh Gunung Anak Krakatau. Terlihat pula bagian Gunung Anak Krakatau yang kembali muncul ke atas permukaan laut.
        Kepala Bidang Diseminasi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) M Priyatna mengatakan bagian barat-barat daya Gunung Anak Krakatau pada saat ini kembali muncul ke atas permukaan air, setelah mengalami kehancuran yang diduga karena longsor.
        Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan pada citra TerraSAR-X pada 29 Desember 2018, bagian tubuh Gunung Anak Krakatau bagian barat-barat daya telah hancur, diduga mengalami longsor dan masuk ke laut estimasi dengan luasan area yang berkurang sekitar 49 hektare.
        "Akumulasi erupsi setelahnya mengeluarkan material vulkanik yang terkumpul di sekitar kawah, sehingga bagian Barat-Barat Daya Gunung Anak Krakatau kembali muncul ke atas permukaan air seperti yang terlihat pada citra tanggal 9 Januari 2019," ujar Priyatna seperti dikutip dari Antara, Senin (14/1/2019).
        Menurut Priyatna, telah terjadi perubahan morfologi di Gunung Anak Krakatau dengan cukup cepat.
        Hal itu, kata dia, diketahui berdasarkan pengamatan pada citra TerraSAR-X pada 30 Agustus 2018 pukul 05.47 WIB, pada 29 Desember 2018 pukul 05.47 WIB, dan pada 9 Januari 2019 pukul 05.47 WIB.

        Jumat, 01 Februari 2019

        Waspada Potensi Banjir Jakarta Awal Februari

        "Jadi kita akan was-was nanti sekitar bulan Februari pada tanggal 1 sampai 10. Kapannya, jam berapanya, tinggal tunggu informasi BMKG. Karena ada jangka panjang, jangka menengah, dan jam-jaman dari BMKG," ujar Pakar Hidrometeorologi Armi Susandi di Graha BNPB, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.

          Menurutnya, masyarakat harus bersiap dengan kemungkinan banjir di Jakarta. Kawasan yang rawan membentang dari wilayah Selatan hingga Utara. Ia mengatakan, kemungkinan akan ada banjir kiriman yang kemudian disambut oleh bulan purnama di wilayah utara.
          "Kalau kombinasi ini terjadi, bulan purnama air pasang naik, lalu ada kiriman dari Bogor dan hujan Jakarta, dalam waktu kurang dari enam jam ketiga-tiganya maka Jakarta akan terendam," jelas Armi.
          "Tapi kalau salah satunya saja terjadi, tidak sekaligus, maka dia akan menjadi banjir sesaat. Itu kesepakatan kita untuk persiapan BPBD di Jakarta," kata dia.
          Dia mengatakan, potensi banjir luas bisa terjadi jika curah hujan 10 milimeter dalam jangka waktu enam jam sepekan berturut-turut. Terlebih infrastruktur di ibu kota tergolong tidak memadai jika harus menghadapi hujan lebat sampai tujuh hari beriringan.
          Armi mencontohkan, fasilitas pompa air untuk memindahkan genangan hujan di Jakarta akan bekerja sangat berat dan tidak seimbang dengan debit air yang ada.
          Banjir yang parah, kata dia, dapat terjadi di ibu kota jika ada empat prasyarat, pertama hujan deras tersebut diikuti dengan banjir kiriman, dan terjadi rob dari utara.
          "Infrastruktur kita tidak bagus penyerapan airnya. Pompa kita tidak sebaik di Seoul, Korea Selatan. Karakteristik Jakarta itu mirip Seoul, di sana bagus pompanya," kata dia.
          Sementara itu, Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto mengatakan, wilayah DKI Jakarta tidak berpeluang terjadi hujan besar pada awal Februari. Sebab, wilayah Indonesia bagian barat tengah terjadi Madden Julian Oscillation (MJO) fase kering, berbeda dengan wilayah tengah dan timur Indonesia.
          Peluang curah hujan yang disebabkan awan tebal ditekan oleh MJO kering, sehingga curah hujan berkurang. 
          "Untuk Jakarta, kami berpendapat tidak. Peluangnya (hujan besar) berkurang dibandingkan tahun lalu karena MJO kering ini. Tapi untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur itu peluang nya besar," kata dia kepada Liputan6.com.
          Siswanto menuturkan, meskipun potensi untuk terjadi banjir besar berkurang dengan adanya MJO fase kering ini sampai pertengahan Februari, akan tetapi, hujan dimungkinkan terjadi. Apalagi umumnya di Jakarta hujan terjadi setelah siang atau menjelang sore hari dan malam.
          "Pada musim hujan dimungkinkan hujan yang pembentukannya dari dini hari ke pagi hari. Karena perubahan iklim, dari riset saya, ada kecenderungan hujan di pagi hari menguat dan jumlah curahnya semakin meningkat dari masa ke masa," kata dia.
          Karena itu, peluang banjir tetap harus diwaspadai masyarakat di Jakarta. Ketika tanah sudah jenuh tidak mampu menyerap air karena hujan terus menerus dari sore jelang malam dan diteruskan lagi dini hari dan pagi hari. Selain itu, air hujan sudah tidak bisa lagi dialirkan ke laut.
          Siswanto mengatakan, yang dikhawatirkan adalah ketika hujan besar di hulu seperti Bogor dan Depok dan di Jakarta pada waktu bersamaan. Kemudian diperparah dengan permukaan tanah Jakarta bagian utara ambles dan pasang bulan purnama. 
          Banjir parah di DKI Jakarta pada awal Februari pernah terjadi 2007. Selain sistem drainase yang buruk, banjir dipicu oleh derasnya hujan ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Bogor-Puncak-Cianjur. Itu masih ditambah lagi air laut yang sedang pasang.
          Akumulasi dari semua itu mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai hingga 5 meter di beberapa titik lokasi banjir. Itu artinya, lebih dari separoh dari wilayah Ibu Kota terpapar banjir.
          Parahnya kondisi Jakarta bisa digambarkan dari kemacetan akibat banjir di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Di Jalan DI Panjaitan, sepeda motor yang tidak dapat melewati jalan itu berbalik arah dan naik ke jalan tol yang lebih tinggi.
          Hujan deras juga menyebabkan tanggul jebol di Banjir Kanal Barat (BKB) persis di aliran Kali Sunter. Air meluber langsung ke perkantoran dan perumahan warga.
          Tanggul BKB jebol Jumat dini hari, sementara Kali Sunter baru Jumat siang. Akibat tanggul jebol, kawasan Jatibaru-Tanah Abang dan Petamburan tergenang air hingga setinggi 2 meter.
          Evakuasi warga di Petamburan mengalami kesulitan karena banyak permukiman terletak di antara gang sempit, bahkan tidak muat untuk dilewati perahu karet.
          Banjir juga membuat sebagian jalur kereta api lumpuh. Lintasan kereta api yang menuju Stasiun Tanah Abang tidak berfungsi karena jalur rel di sekitar stasiun itu digenangi air luapan Sungai Ciliwung sekitar 50 sentimeter.
          Sekitar 1.500 rumah di Jakarta Timur hanyut dan rusak akibat banjir. 
          Hingga sepekan pascabanjir, 14 Februari 2007, 20 lampu lalu lintas di seluruh DKI Jakarta masih tidak berfungsi. Matinya lampu lalu lintas menyebabkan arus kendaraan di beberapa kawasan terganggu dan menimbulkan kemacetan.

          2 dari 4 halaman

          Banjir Kelapa Gading

          Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Ibu Kota Rabu 30 Januari 2019 menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta dengan ketinggian beragam. Seperti di Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian genangan air sekitar 30-40 sentimeter.
          Genangan air juga menyebabkan kemacetan parah di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Pengendara yang datang dari arah Cakung, Jakarta Timur menuju Cilincing, terjebak kemacetan selama 2 jam untuk menuju tempat kerja.
          Selain itu, permukiman warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara juga sempat terendam banjir.
          Seperti ditayangkan Fokus Indosiar pada Kamis (31/1/2019), banjir sulit surut akibat tidak berfungsinya salah satu pompa di Pintu Air Muara Angke. Kondisi ini memaksa sejumlah pelajar sebuah sekolah swasta harus menenteng sepatu karena akses dan halaman sekolah mereka masih terendam banjir.
          Untuk mengurangi debit air di pemukiman warga, petugas dari Suku Dinas Tata Air Pemkot Jakarta Utara dan PPSU Kelurahan Penjaringan terus melakukan upaya penyedotan. Sedikitnya empat pompa portable dikerahkan untuk membuang air ke laut dan Kali Adem yang berada di belakang permukiman warga.
          Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki pompa yang rusak karena kawasan ini sebelumnya tak pernah terendam banjir meski hujan turun dengan intensitas tinggi.
          Kawasan pemukiman warga Kampung Petukangan, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir setinggi 40 centimeter.
          Sementara itu, Direktur Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, membantah proyek LRT sebagai penyebab banjir di ruas Jalan MT Haryono dan Kelapa Gading.
          "Sebelum ada proyek pun Kelapa Gading itu sudah langganan banjir, langganan genangan. Semua tahulah Kelapa Gading itu memang rawan genangan," tutur Iwan saat dikonfirmasi, Jumat (1/2/2019).
          Meski begitu, Iwan tetap akan memperhatikan lingkungan tempat LRT dibangun. Akan ada evaluasi dan perbaikan sejumlah saluran air di kawasan proyek.
          "Kita buat lebih lebar agar lebih lancar. Kalau jalan, masih perbaikan, kalau malam ada pekerja yang sedang mengaspal. Semua kita perbaiki, terutama di area stasiun," ujar dia.
          Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendarwan menyebut bahwa pembangunan LRT kurang memperhatikan drainase sekitaran kawasan proyek.
          "Nah, ini mereka yang melakukan pembangunan ini kurang memperhatikan drainase-drainase yang ada. Ini yang perlu jadi atensi pelaksana pekerjaan pembangunan," kata Teguh.

          Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menangani banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Salah satunya banjir di Kali Sentiong, Jakarta Utara.
          Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk penanganan banjir di Kali Sentiong pada tahun ini.
          Kementerian PUPR akan membangun sistem pompa 2 unit yakni Pompa Sungai Bendung Palembang dan Rencana Pompa Ancol-Sentiong Jakarta.
          "Daerah Aliran Sungai (DAS), Sentiong sampingnya itu wilayah kelurahan Sunter dan termasuk menarik kali Item itu. Supaya kita tarik airnya kan itu mengendap di situ antara Sentiong sama Sunter dia nggak bisa kemana-mana kalau dengan itu Insyaallah nanti bisa ketarik," ujarnya di Jakarta, Rabu 30 Januari 2019.
          Untuk pembangunan sistem pompa tersebut, pihaknya memperkirakan pembuatan sistem akan rampung pada tahun 2021. Beberapa kegiatan pengendalian banjir terus dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun ini.
          "Ini kan masih mau tender, targetnya tahun depan 2021. Ini sudah kita perpanjang sampai 2021 hanya khusus untuk menyelesaikan ini saja ini karena sisa-sisa," imbuh dia.
          Adapun pada 2019, dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir dengan biaya Rp 3,894 triliun. Itu antara lain berupa normalisasi sungai, kanal, tanggul banjir sepanjang 131,19 km dan pembangunan kolam retensi 1 buah di Nipa-Nipa, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
          "Termasuk sistem 2 pompa ini. Untuk realisasi pengendalian banjir tahun 2018 sepanjang 868,81 km. Sedangkan realisasi pengendalian banjir sampai dengan tahun anggaran (TA) 2019 ditambah 131,19 km jadi total 1.000 km," pungkas dia.
          3 dari 4 halaman

          Bencana di Wilayah Indonesia

          Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bencana banjir, longsor dan puting beliung masih menjadi ancaman bagi masyarakat selama bulan Februari 2019 ini. Curah hujan berintensitas tinggi masih akan terjadi di wilayah Indonesia.
          BMKG, kata Sutopo, telah memprakirakan curah hujan tinggi selama bulan Februari 2019 akan terjadi di Aceh bagian barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Barat bagian timur laut, Kalimantan Tengah bagian utara, Sulawesi Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan bagian utara, Kalimantan Tenggara, Papua Barat dan Papua.
          Dia menjelaskan, curah hujan deras dan kondisi tanah yang labil telah menyebabkan longsor di Desa Medeng dan Desa Sungkung II Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada 31/1/2019 pukul 21.30 WIB . Longsor menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 2 orang hilang dan 11 rumah tertimbun.
          "Permukiman warga berada di bawah lereng perbukitan saat longsor menimbun 11 rumah. Dari 3 korban meninggal dunia salah satunya adalah balita balita," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat 1 Februari 2019.
          Pencarian 2 orang hilang masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, SKPD, relawan dan masyarakat. Akses ke lokasi cukup sulit, hanya dapat dilakukan menggunakan sepeda motor.
          Sementara itu, hujan deras yang berlangsung selama 3 jam telah menyebabkan banjir di beberapa titik  di antaranya di Perumahan Citraland, Taman Puspa, Pakuwon, Bukit Palma di Kota Surabaya pada 31/1/2019 pukul 15.30 WIB. Banjir menyebabkan satu anak pelajar kelas 1 SMP YPPK Wiyung yang terseret arus masuk ke dalam gorong-gorong. 
          Sutopo mengatakan, Januari dan Februari adalah puncak bencana banjir, longsor dan puting beliung. Selama bulan Januari 2019, telah terjadi kejadian bencana 366 yang menyebabkan 94 orang meninggal dan hilang, 149 orang luka-luka.
          Selain itu, 88.613 orang mengungsi dan terdampak, 4.013 unit rumah rusak  meliputi 785 rusak berat, 570 rusak sedang, 2.658 rusak ringan, dan 146 fasilitas umum rusak.
          "Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi selama Januari 2019. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bencana yang banyak menimbulkan korban meninggal dan hilang," kata dia.
          Sutopo mengimbau masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir, longsor dan puting beliung. Jangan melakukan aktivitas di sekitar sungai karena seringkali tiba-tiba terjadi peningkatan debit sungai karena di hulu hujan deras. Waspada terhadap longsor.
          "Longsor penuh ketidakpastian seringkali terjadi tiba-tiba. Beberapa tanda potensi longsor di perbukitan atau lereng antara lain adanya retakan tanah, timbulnya amblesan, munculnya mata air atau rembesan air di lereng, pohon miring, atau air sumur atau kolam tiba-tiba menjadi keruh," kata Sutopo. 

          Labels